BERITAINTERMEDIA.COM,WAJO- Wakil Bupati Wajo, dr Baso Rahmanuddin hadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, (20/4/2026).
Dirinya hadir didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Wajo, Muhammad Ilyas.
Kegiatan yang bertajuk “Transformasi Penanggulangan Kemiskinan yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berkeadilan” dibuka langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman.
Wakil Bupati dr Baso mengatakan Musrenbang itu guna memperkuat arah kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan sekaligus menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menanggulangi kemiskinan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
“Bahwa target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sangatlah sejalan, juga menekankan percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui intervensi terpadu berbasis data,” kata DBR sapaanya.
Menurutnya, kebijakan mesti diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Meski demikian, ia menyebut data BPS rilis 22 September 2025, Kabupaten Wajo masuk dalam lima daerah dengan tingkat kemiskinan terendah.
Olehnya itu, Pemerintah Kabupaten Wajo berkomitmen menurunkan angka kemiskinan melalui program yang telah dicanangkan sebelumnya.
“Tentu, semua masih perlu dilakukan identifikasi, serta melihat apa saja penyebab dan faktor kemiskinan. Maka kami tentu terus memperkuat integrasi perlindungan sosial, termasuk peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui dukungan bagi UMKM,” paparnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri berharap Musrenbang tematik ini mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih berkualitas dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.(Humas Pemda Wajo)