BERITAINTERMEDIA.COM,WAJO — Selain persoalan infrastruktur, aktivitas seismik perusahaan gas turut menjadi perhatian serius masyarakat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Amran, yang dilaksanakan di Desa Tellulimpoe, Kecamatan Majauleng. Kegiatan reses tersebut dihadiri masyarakat dari Desa Tellulimpoe, Desa Tua, dan Desa Tosora.
Dalam forum dialog tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari keluhan terkait kondisi jalan dan pengairan, hingga kekhawatiran terhadap aktivitas seismik yang dilakukan oleh PT Gelombang Seismic Indonesia (PT GSI) yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Sejumlah warga mengaku resah dan mempertanyakan keamanan serta dampak lingkungan dari kegiatan seismik tersebut.
“Kami ingin bertanya, apakah kegiatan perusahaan gas ini tidak berbahaya? Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan kami ke depan?” tanya salah seorang warga dengan nada cemas.
Menanggapi hal tersebut, Amran menyampaikan bahwa pada prinsipnya kegiatan seismik harus dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika seluruh tahapan dilakukan secara benar, maka kegiatan tersebut seharusnya tidak membahayakan masyarakat.
“Saya berpendapat, jika proses seismik PT GSI dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, maka seharusnya aman. Namun demikian, saya akan mencari informasi yang lebih mendalam terkait pelaksanaan kegiatan tersebut,” ujar Amran.
Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan bersama terhadap seluruh aktivitas perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Wajo. Amran membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan apabila terdapat dampak yang dirasakan secara langsung.
“Jika ada permasalahan atau hal-hal yang dianggap merugikan masyarakat, mohon segera sampaikan kepada saya. Agar saya mendapatkan informasi yang utuh dan dapat meneruskannya kepada pihak yang bertanggung jawab, sehingga kita pastikan masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.
Dalam dialog tersebut, warga juga mengeluhkan adanya kerusakan tanaman padi dan bibit yang diduga terjadi akibat aktivitas seismik di area persawahan.
“Kami sampaikan juga pak, ada tanaman padi dan bibit yang rusak karena terinjak-injak saat kegiatan. Kami sudah tanam, tapi rusak, kasihan kami,” keluh warga lainnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Amran menyatakan akan mengonfirmasi langsung kepada pihak perusahaan yang melaksanakan kegiatan seismik.
“Terkait hal itu, saya akan menanyakan langsung kepada pihak yang melaksanakan aktivitas seismik. Insya Allah saya akan konfirmasi, dan semoga hal-hal seperti ini dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan,” kata Amran.
Selain persoalan dampak lingkungan, masyarakat juga mempertanyakan kontribusi perusahaan gas terhadap pembangunan daerah, khususnya perusahaan gas yang telah lama beroperasi di Kabupaten Wajo, seperti PT Energi Equity Epic Sengkang yang beroperasi di wilayah Kampung Baru, Kecamatan Gilireng.
“Bagaimana juga pak kontribusi perusahaan gas selama ini ke daerah?” tanya salah seorang warga.
Menjawab pertanyaan tersebut, Amran menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo selama ini memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) gas, serta manfaat lain berupa program Corporate Social Responsibility (CSR) dan program gas rumah tangga.
“Alhamdulillah, sebagai daerah penghasil gas, kita setiap tahun mendapatkan dana bagi hasil gas alam. Selain itu juga ada CSR dan program gas rumah tangga. Saat ini kita juga terus mendorong agar Participating Interest (PI) bisa kita tingkatkan dengan meninjau kembali kesepakatan PI 2,5 persen yang masih perlu diperjuangkan,” jelas Amran.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, masyarakat Wajo harus banyak menikmati hasil kekayaan alam daerahnya. Perusahaan harus memahami prinsip ini,” tegas Amran.
Lebih lanjut, Amran juga menekankan agar perusahaan gas yang beroperasi di Kabupaten Wajo dapat meningkatkan kontribusinya, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang saat ini mengalami tekanan.
“Kita berharap perusahaan gas di Wajo bisa berperan lebih besar dalam mempercepat pembangunan daerah. Apalagi saat ini kita mengalami penurunan TKD, maka dukungan swasta sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Dengan nada tegas, Amran menutup pernyataannya dengan mengingatkan agar eksploitasi sumber daya alam tidak hanya meninggalkan dampak negatif bagi masyarakat.
“Jangan sampai kekayaan alam kita habis, yang tersisa hanya risiko bencana. Kita harus terus memperjuangkan hak kita sebagai masyarakat dan daerah penghasil sumber daya alam. Perusahaan harus memahami itu, jika tidak, maka jangan beroperasi di daerah kami,” tegas Amran lantang.
Melalui reses ini, masyarakat berharap adanya pengawasan ketat, transparansi, serta komitmen nyata dari perusahaan gas dan pemerintah daerah agar aktivitas industri berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.