BERITAINTERMEDIA.COM,Harga kelapa di dalam negeri mengalami lonjakan signifikan akibat tingginya permintaan ekspor. Selama dua bulan terakhir, Indonesia telah mengekspor 71.077 ton kelapa butir ke negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan terutama China, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Denni Fauzi, Ketua Umum Asosiasi Briket Kelapa Nusantara (ASBRINTARA), mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak lonjakan ekspor ini terhadap industri arang briket kelapa di tanah air. Menurutnya, banyak produsen briket kelapa yang terpaksa menghentikan produksi karena kesulitan mendapatkan bahan baku yang sangat dibutuhkan.
“Ketersediaan kelapa sangat vital untuk kelangsungan produksi briket arang kelapa di Indonesia. Banyak produsen di Pulau Jawa yang kini kesulitan mendapatkan bahan baku, dan lebih dari 60% di antaranya berhenti beroperasi karena kelangkaan bahan baku yang harganya melonjak tinggi,” ujar Denni.
Ia menambahkan, situasi ini sangat memprihatinkan, apalagi dengan kondisi ekonomi yang belum stabil. “Kami dapat membayangkan, berapa banyak pekerja yang akan kehilangan pekerjaan. Ini tentu saja memperburuk keadaan yang sudah sulit,” tegasnya.
Denny juga menilai ekspor kelapa butir yang melonjak ini bertentangan dengan agenda nasional untuk mendorong hilirisasi industri dalam negeri. Menurutnya, pemerintah harus lebih mendukung agenda ini yang bertujuan meningkatkan pendapatan nasional, mengurangi ketergantungan pada bahan mentah, dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Sebagai produsen arang briket kelapa ekspor, ia menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan ini. “Kami sudah berjuang untuk mensukseskan agenda hilirisasi, tapi sekarang kebijakan ini justru merugikan kami. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, dampaknya bisa sangat buruk bagi seluruh produsen kelapa dan turunannya di Indonesia,” imbuhnya.
Denny pun menyoroti ironinya kondisi ini, di mana Indonesia, sebagai negara dengan perkebunan kelapa terbesar di dunia, justru mengalami krisis kelapa dalam negeri. “Ini seperti kelaparan di lumbung padi,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, ASBRINTARA mendesak pemerintah, khususnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, untuk segera mengambil langkah moratorium sementara terhadap ekspor kelapa butir. Langkah ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi penyusunan regulasi yang lebih baik untuk mengakomodasi kebutuhan petani dan pelaku industri dalam negeri.
